Home Tentang Kami Hubungi Kami Links FAQ Forum
Follow Us


JADWAL DIKLAT
Tuesday, December 13, 2016
Program LPPI tahun 2017 didesain sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan...
KIPRAH
Friday, August 19, 2016
Dalam sambutannya pada upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17...
LIPUTAN KEGIATAN
Monday, March 27, 2017
Selama satu hari, tanggal 27 Maret 2017, dua BPR yaitu...
Friday, March 24, 2017
Sebanyak 30 orang pegawai BPR dari 12 BPR berbagai daerah...
Wednesday, March 22, 2017
Penyaluran kredit merupakan aktivitas bisnis guna memperoleh pendapatan yang positif...
Wednesday, August 31, 2016
Seiring dengan pelaksanaan pelatihan dasar-dasar audit dan audit teknologi informasi...
 
Kesepakatan MUI dan BPJS, OJK: Tak Ada Kosakata Haram, tapi...
Tuesday, August 4, 2015 | Admin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengadakan pertemuan di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, hari ini, (4/8). Pertemuan itu membahas tentang rekomendasi ijtima MUI terhadap program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan.

Pengawas Eksekutif IKNB OJK Firdaus Djaelani menyatakan, terdapat tiga kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan tersebut. Pertama, para pihak akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait putusan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia itu dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan OJK.

Kedua, tak ada kosakata 'haram' dalam rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI. "Jadi dalam program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosakata haram, tapi BPJS Kesehatan memang diminta sesuai prinsip syariah," jelas Firdaus kepada wartawan, Selasa, (4/8).

Kesepakatan ketiga, yaitu, masyarakat diminta tetap mendaftar dan melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diadakan BPJS Kesehatan. Selanjutnya perlu ada penyempurnaan terhadap program tesebut disesuaikan dengan nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai syariah.

"Penyempurnaan atau mengubah peraturan perlu waktu, tapi sambil menunggu, masyarakat diminta tetap mendaftar dan melanjutkan pendaftaran program," tutur Firdaus. Ia menambahkan, pemerintah akan berusaha menyelesaikan aspirasi  masyarakat.

Selan Firdaus dari OJK, serta Fachmi Idris dari BPJS Kesehatan, turut hadir pula Jaih Mubarok dari MUI. Perwakilan dari Kementerian Kesehatan Sundoyo, serta Kementerian Keuangan Eva Theresia Bangun juga hadir, tak terkecuali dari DJSN Chazali H. Situmorang.

 

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/08/04/nsjtjy349-kesepakatan-mui-dan-bpjs-ojk-tak-ada-kosakata-haram-tapi

 

Comment(s)
No Comment

Reply
Name*
Email
Comment*
Confirmation*
Enter code above :

If you can't read code, click
  
*Field Required