Home Tentang Kami Hubungi Kami Links FAQ Forum
Follow Us


JADWAL DIKLAT
Tuesday, December 13, 2016
Program LPPI tahun 2017 didesain sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan...
KIPRAH
Friday, August 19, 2016
Dalam sambutannya pada upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17...
LIPUTAN KEGIATAN
Monday, March 27, 2017
Selama satu hari, tanggal 27 Maret 2017, dua BPR yaitu...
Friday, March 24, 2017
Sebanyak 30 orang pegawai BPR dari 12 BPR berbagai daerah...
Wednesday, March 22, 2017
Penyaluran kredit merupakan aktivitas bisnis guna memperoleh pendapatan yang positif...
Wednesday, August 31, 2016
Seiring dengan pelaksanaan pelatihan dasar-dasar audit dan audit teknologi informasi...
 
DARI KAMI
Branchless Banking Model Keuangan Inklusif

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Indonesia dan 19 negara lain yang tergabung dalam G20 telah sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi masyarakat miskin khususnya di negara berkembang. Masyarakat miskin dimaksud adalah masyarakat yang berpendapatan rendah, berpenghasilan tidak tetap dan tidak dapat diprediksi. Sementara disisi lain mereka juga kekurangan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh perbankan atau disebut unbankable ini pada akhirnya terpinggirkan, tidak dapat melakukan kegiatan produksi secara optimal sehingga tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi perekonomian.

Sektor keuangan sebagai bagian dari penyokong perekonomian negara mempunyai tugas penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin agar mereka tetap dapat melakukan kegiatannya. Terutama didalam menghadapi masa-masa sulit, setelah krisis gobal yang terjadi pada tahun 2008 yang masih berdampak hingga saat ini terhadap kestabilan perekonomian Indonesia. Dukungan tersebut yakni memberi kesempatan kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh kegiatan sektor keuangan untuk dapat mengakses dan memperoleh produk dan jasa perbankan dari yang paling dasar seperti tabungan, pinjaman, layanan transfer, termasuk juga asuransi dengan harga yang terjangkau, wajar, dan transparan. Hal ini disebut keuangan inklusif atau financial inclusion. Meskipun tidak ada definisi yang baku, secara umum keuangan inklusif dapat diartikan mengajak orang untuk “berbank” agar dapat memperoleh produk dan jasa perbankan sebagaimana disebut diatas.

Pada pertemuan para pimpinan negara-negara G20 pada Pittsburgh Summit tahun 2009, yang dilanjutkan dengan Toronto Summit di tahun 2010, mengeluarkan 12 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman bagi anggota negara-negara G20 untuk menyusun dan melaksanakan program keuangan inklusif. Sejak itu banyak fora-fora internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti World Bank, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asian Development Bank (ADB) dan institusi swasta seperti Association for Financial Inclusion (AFI) bersama seluruh negara yang tergabung dalam G20 mencoba merumuskan keinginan para pemimpin negara dimaksud. Terutama melalui penyusunan strategi nasional terkait keuangan inklusif yang bersifat komprehensif, tidak terkecuali Indonesia.

Secara umum strategi nasional keuangan inklusif di berbagai negara termasuk Indonesia mencakup beberapa aspek, seperti:

  • Penyediaan produk dan jasa keuangan yang sesuai. Misalnya tabungan yang tidak habis oleh biaya administrasi atau kredit bersifat harian atau mingguan.
  • Penyediaan infrastruktur sarana penyampaian jasa keuangan yang sesuai. Misalnya melalui penggunaan jasa pihak ketiga yang berada di sekitar masyarakat tersebut atau penggunakan teknologi telekomunikasi.
  • Peningkatan perlindungan konsumen dan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

 

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan dan sistem pembayaran nasional, menekankan pentingnya menyediakan infrastruktur pelayanan bank yang harus dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air. Perhatian ini didasarkan pada peranan bank di tanah air belum cukup memuaskan dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Bank Indonesia, tingkat masyarakat yang berhubungan dengan bank masih rendah, yakni sekitar 48% dengan layanan perbankan yang masih terpusat di Jawa. Sementara itu, hanya 20% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand 77%, Malaysia 66%, China 64%, India 35%, dan Philipina 25%. Demikian pula pembiayaan kegiatan ekonomi UMKM yang juga belum signifikan dengan pangsa kredit sekitar 20% atau sekitar Rp612 triliun. Tidak heran bila kita melihat Deposit to GDP ratio masih dibawah 50% dan Loan to GDP ratio masih disekitar 35%, jauh dibawah rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik.

Disinilah peran branchless banking mulai mengemuka sebagai bagian dari upaya menjangkau masyarakat untuk “berbank”. Apabila untuk membuka kantor cabang bank di daerah pelosok untuk menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat marginal masih dianggap terlalu mahal, maka salah satu solusinya adalah branchless banking.

Bank Sentral Indonesia dalam upaya mendorong keuangan inklusif melalui branchless banking telah melibatkan berbagai penyedia jasa telekomunikasi/provider telekomunikasi untuk menjangkau pelayanan kegiatan perbankan dengan menggunakan teknologi yang berbasis mobile phone (ponsel). Potensi sistem pembayaran bergerak (Mobile Payment Service) sangat besar. Menurut data, jumlah pengguna ponsel di Indonesia telah mencapai lebih dari 240 juta, dengan operator telekomunikasi menjangkau 95% wilayah Indonesia, serta 2 juta agen “telco” yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa bank pun telah berhasil dengan melakukan pelayanan e-money yang tidak menggunakan kartu fisik tetapi menggunakan aplikasi e-banking pada ponsel. Kerjasama perbankan dengan operator telekomunikasi seperti ini bahkan telah diperluas dengan kerjasama dengan “merchant retail” seperti Indomaret, Alfamart, dan sebagainya.

Potensi perkembangan layanan sistem pembayaran bergerak sebagai bagian dari branchless banking inilah yang perlu kita manfaatkan secara efektif guna memenuhi kebutuhan keuangan inklusif dan pembiayaan UMKM.

Berkaitan dengan pembahasan ini, pada tanggal 27 – 28 September lalu, LPPI menggelar Workshop Branchless Banking di Kuta, Bali. Workshop tersebut membahas pedoman umum uji coba aktivitas jasa sistem pembayaran dan perbankan terbatas melalui unit perantara layanan keuangan (UPLK) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pedoman tersebut menjadi acuan bank dan perusahaan telekomunikasi dalam pelaksanaan proyek uji coba produk e-money, tabungan bebas administrasi, bunga untuk Tabunganku, produk e-banking dan penyaluran mikro.

Melalui berbagai aktivitas pendidikan dan konsultasi, LPPI sebagai strategic alliance dari Bank Indonesia terus melakukan pengembangan sumber daya manusia perbankan dan industri keuangan lainnya agar tenaga profesional tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dengan kompetensi dan integritas yang tinggi.

Wassalamualaikum wr.wb.

 

Dr. Hartadi A. Sarwono, MA
Direktur Utama LPPI