Home Tentang Kami Hubungi Kami Links FAQ Forum
Follow Us


Latar Belakang dan Peran PKPKM ke depan

PKPKM

Pada tahun 1989, LPPI bekerjasama dengan beberapa lembaga dalam dan luar negeri melakukan penelitian terapan untuk mengembangkan model pembiayaan yang sustainable kepada rumah tangga miskin di pedesaan Indonesia. Hasil penelitian ini kemudian diwujudkan dengan membentuk lembaga keuangan mikro yang khusus bergerak membantu penyediaan dana kepada kaum miskin atas dasar pertimbangan bisnis dan bukan atas dasar bantuan sosial atau charity basis. Lembaga ini dikenal sebagai Karya Usaha Mandiri atau disingkat KUM yang secara resmi berdiri di Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Lembaga Karya Usaha Mandiri telah berkembang dari hanya satu unit usaha pada saat pendiriannya pada tahun 1989, saat ini telah berkembang menjadi 1(satu) Kantor Pusat yang mempunyai 4 Kantor Cabang (per November 2010) dengan jumlah debitur yang dilayani sebanyak 13.629 orang.

Total Pinjaman Kumulatif yang diberikan mencapai Rp. 39,9 Milyar dengan tingkat kemacetan(delinquency rate) kurang dari 1% atau tepatnya 0.7%. Lebih lanjut, menurut penelitian Christina (1992), Syukur (1993), IBI (1998) dan Murtadho (2007) menyimpulkan bahwa debitur KUM telah mengalami kemajuan yang terbukti secara statistik dengan tingkat kepercayaan minimal 95%. Beberapa kemajuan yang dicapai debitur KUM antara lain sebagai berikut:

  1. Perbaikan dalam konsumsi pangan, perbaikan pakaian, peningkatan pendidikan (Christina)
  2. Penambahan aset rumah tangga, renovasi rumah dan peningkatan pendapatan (Syukur)
  3. Peningkatan aset antara sebelum dan sesudah menjadi debitur KUM (IBI)
  4. Hubungan yang positif antara status sebagai debitur KUM dengan pemandirian ekonomi produktif perempuan keluarga.

 

Berdasarkan track record atau catatan keberhasilan baik secara aspek mikro dari sustainabilitas kelembagaan dan aspek makro dari peningkatan kualitas hidup debitur miskin (program pengentasan kemiskinan), LPPI berkehendak menyebarkan resep atau model ini kepada pihak terkait terutama dari para penggiat keuangan mikro dengan mendirikan Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (PKPKM). Tujuan dasar dimaksud diperluas dengan perkembangan terkini dari industri keuangan mikro. Lingkup usaha tambahan yang ditangani lembaga ini antara lain meliputi kajian tentang financial inclusion, poverty alleviation program, segmentasi berikut model keberhasilan keuangan mikro dan perkembangan arah semakin terlibatnya bank umum dalam melayani keuangan pengusaha mikro.

Program Pengentasan Kemiskinan

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Pada awal tahun 2011, misalnya, Menteri Koordinator Ekonomi mengumumkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar 32,5 juta jiwa menjadi 31 juta jiwa atau masih sekitar 13% dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2011. Dana tersebut akan dipakai untuk tiga program utama berupa perlindungan jaminan sosial, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan peningkatan akses usaha mikro ke sektor produktif yang semuanya ini lebih bersifat kebijakan makro.

Dari sisi mikro, kemiskinan bisa dipahami sebagai income perkapita rumah tangga yang masih dibawah garis kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara peningkatan pendapatan keluarga supaya melebihi garis kemiskinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyediaan modal kepada rumah tangga miskin membawa dampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga sehingga diperlukan upaya agar ada lembaga keuangan yang dapat menyediakan akses permodalan atau kredit kepada rumah tangga miskin.

Dalam konteks seperti ini, lembaga keuangan mikro dapat berperan dalam menyediakan akses permodalan kepada kaum miskin sehingga pengembangan jaringan lembaga keuangan mikro seperti yang dilakukan Karya Usaha Mandiri perlu disebarluaskan sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan.

Financial Inclusion

Financial Inclusion dapat diartikan sebagai penyediaan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, pembayaran dan asuransi kepada semua segmen penduduk. Kebijakan financial inclusion diharapkan dapat membawa “unbankable people” dalam jaringan lembaga keuangan sehingga mereka dapat menikmati layanan keuangan seperti kelompok “bankable people”. Data bank Indonesia menunjukan bahwa per akhir tahun 2010 masih terdapat 76 juta penduduk atau sekitar 32% penduduk Indonesia yang sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (financially ecluded).

Berdasarkan fakta tersebut, pada akhir tahun 2010, Bank Indonesia meluncurkan program yang dikenal sebagai National Strategy Financial Inclusion. Kebijakan ini bertujuan untuk meniadakan hambatan akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan baik yang bersifat harga maupun non harga. Bank Indonesia mengharapkan bahwa dalam 5 tahun kedepan, kebijakan ini merupakan salah satu cara utama untuk mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan kemampuan individu dalam mengelola keuangannya. Sesuai dengan visi dan misinya, PKPKM berperan aktif dalam rangka mendukung keberhasilan sasaran dari program nasional Financial Inclusion dimaksud.

Segmentasi Keuangan Mikro

Para pakar keuangan mikro sering menyebut bahwa Indonesia merupakan laboratorium hidup keuangan mikro karena besarnya jumlah lembaga keuangan mikro, variasi model bisnis yang dipakai dan kelompok segmen mikro yang berbeda. Fakta menunjukan bahwa usaha mikro sangat banyak dan merupakan porsi terbesar dari jumlah usaha yang ada tapi kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) masih yang terkecil.

Menurut Bank Indonesia, pengelompokan usaha mikro didasarkan pada kriteria bahwa usahanya mempunyai kekayaan bersih lebih kecil dari Rp. 500 juta atau hasil penjualan pertahun lebih kecil dari Rp. 300 juta. Pada tahun 2010 kelompok usaha mikro ini berjumlah 52,2 juta atau 98,88% dari total pengusaha dan hanya memberi sumbangan ke PDB sebesar 33,08%.

Kebutuhan jasa keuangan jutaan usaha mikro dimaksud dilayani oleh ribuan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk badan usaha koperasi, Bank dan atau dalam bentuk lembaga lainnya yang bersifat lokal setempat. Bila ditinjau dari ukuran usaha dan kelompok nasabah yang dilayani, lembaga keuangan mikro dapat dipetakan dalam beberapa segmentasi dan dengan model bisnis yang berbeda. Sebagaimana usaha lainnya, terdapat kisah sukses dan kisah gagal dari usaha LKM dimaksud.

Pengalaman keberhasilan LKM perlu diteliti dan dirumuskan model bisnisnya sehingga bisa disebarluaskan kepada masyarakat umum. PKPKM sesuai dengan visinya akan meneliti kisah sukses LKM dan menuliskannya untuk disebarluaskan dan atau ditukar pengalamannya dengan para pemangku kepentingan industri LKM.

Model Pengembangan Keuangan Mikro

LPPI dengan pengalaman puluhan tahun dalam riset, pelatihan dan konsultasi di bidang industri perbankan terutama pada segmen keuangan mikro mempunyai keyakinan tentang model pengembangan keuangan mikro yang sudah terbukti keberhasilannya. model ini menjelaskan bahwa dalam mendukung tercapainya LKM yang berkelanjutan (sustainable MF) diperlukan rantai kerja yang konsisten. Rantai kerja ini kemudian diterjemahkan oleh PKPKM dalam bentuk layanan yang integral. Dengan layanan tersebut, PKPKM dapat ikut berperan dalam mendukung tercapainya LKM yang sehat dan berkelanjutan.


Lainnya :