Virtual Seminar #33 : Pembiayaan & Investasi Pada Revolusi 4.0 & Internet of Things (IOT)
Pandemi ini tampaknya memaksa seluruh pelaku di dunia ini untuk me-reset praktik ekonomi. Hampir seluruh negara di dunia ini juga diperkirakan sedang menata ulang perekonomian, dan membuat analisa lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi di masa yang akan datang. “Transformasi digital menjadi isu utama dalam penataan ulang ekonomi tersebut. Akselerasi ekonomi digital akan menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi,” papar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam virtual seminar yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) bertema “Pembiayaan & Investasi Pada Revolusi 4.0 & Internet of Things (IOT)”, di Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Baca selengkapnya
Online Learning Services - Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Lingkungan industri keuangan sangat cepat berubah, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST). Oleh karena itu, Industri Keuangan perlu mengembangkan strategi agar dapat berselancar diatas gelombang perubahan tersebut. Kegagalan dalam membuat penyesuaian akan memberikan dampak yang tidak kecil. Risiko yang dihadapi makin lama makin besar dan semakin beragam pula. Oleh karena itu, perlu menerapkan manajemen risiko – sesuai dengan visi misi perusahaan dan juga terkait dengan regulasi. Salah satu aspek penting dalam penerapan manajemen risiko tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia di setiap level agar mampu mengelola risiko sesuai dengan jenjangnya, dalam risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Otoritas menetapkan penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank yang tertuang pada POJK No.1/POJK.05/2015 yang diubah menjadi POJK N0.44/POJK.05/2020 agar IKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif mencakup risiko strategis, operasional, asuransi (bagi perusahaan asuransi), kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Oleh karenanya kompetensi SDM IKNB perlu ditingkatkan mengenai manajemen risiko sebagaimana tertuang pada POJK yang baru.
Baca selengkapnya
Online Learning Services - Sustainable Finance Awareness PT. Bank BNI (Persero) Tbk.
Pertama-tama, kepada peserta disampaikan latar belakang mengapa ada peraturan tentang keuangan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini terutama karena komitmen Indonesia untuk mendukung SDGs (Sustainable Development Goals) yang terdiri dari 17 goals. Goals tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 169 indikator dan Indonesia menetapkan 67 target indikator pencapaian yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mengintegrasikan 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024.
Baca selengkapnya
